Pemerintah Akan Rapikan Kawasan Sekitar Rel Kereta

Pemerintah akan melakukan relokasi penduduk sekitar kawasan rel sepanjang jalur kereta api mulai dari Stasiun Tanjung Priok sampai dengan Stasiun Kota, Jakarta. Upaya ini untuk menciptakan konsep pengembangan jalur kereta api.
Hal tersebut disampaikan Menko Kesra Aburizal Bakrie, saat jumpa pers seusai meninjau jalur kereta api lintas Stasiun Tanjung Priok-Stasiun Kota.
"Kami melihat kawasan-kawasan itu. Karena itu, kami minta pembersihan. Rumah-rumah kumuh harus ditertibkan," kata Menteri yang akrab disapa Ical ini, di Stasiun Kota, Jakarta, Jumat (8/5). Ia menilai hunian serta kegiatan ekonomi di sekitar kawasan tersebut sangat membahayakan.
Selain itu, pemerintah juga akan merapikan pengelolaan sampah di sekitar kawasan tersebut. "Masalah sampah harus dibersihkan karena menyangkut masalah kesehatan yang bisa menimbulkan masalah baru," tuturnya.
Menter Keuangan sekaligus Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengakui relokasi masyarakat di sekitar jalur kereta api membutuhkan upaya keras karena berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi.
Karena itu, untuk mengatasi masalah ini pemerintah akan mempertimbangkan berbagai dimensi seperti masalah infrastruktur. Kerja sama akan dibangun antara Departemen Perhubungan dan PT Kereta Api. Dephub dalam hal ini akan melakukan revitalisasi kereta api, serta jalur, dan kebersihannya. Sedangkan PT KA juga akan melakukan pembersihan jalur kereta api.
"Dephub dan PT KA yang menjadi operator harus melaksanakan secara terus menerus. Kerja sama dengan instansi lain dengan sendirinya akan dilaksanakan," tuturnya.
Sedangkan dimensi lainnya adalah dimensi sosial yang akan mempertimbangkan unsur penataan kawasan.

Angkutan Barang KA Akan Dioptimalkan

BANDUNG, KOMPAS.com - Departemen Perhubungan dan Departemen Perdagangan sepakat bersinergi mengoptimalkan moda transportasi kereta api, khususnya di sektor angkutan barang menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi biaya pengiriman logistik pelaku usaha.

”Kami menyadari potensi angkutan barang menggunakan KA. Namun, saat ini ada sejumlah bottleneck (hambatan) yang harus dihilangkan. Untuk itu, kami akan mempelajarinya dan membuat solusi terbaik untuk meningkatkan volume industri dan perdagangan,” kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di sela peninjauan Terminal Peti Kemas Bandung (TPKB) Gedebage, Selasa (1/12) di Bandung, Jawa Barat.

Ia mengakui, selama ini pihak PT Kereta Api selalu mengalami berbagai kendala ketika berencana mengoptimalkan angkutan barang dari TPKB Gedebage. Kendala tersebut, antara lain, berupa tarif angkutan yang kurang kompetitif dibandingkan dengan truk serta terputusnya akses jalur KA dari Stasiun Pasoso menuju Dermaga Tanjung Priok sepanjang 2,5 kilometer.

”Saat ini proses penyambungan jalur Pasoso-Tanjung Priok masih dalam tahap pembebasan lahan,” kata Bambang.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan Tunjung Inderawan mengatakan, pemerintah akan melanjutkan pembangunan jalur KA Pasoso-Pelabuhan Tanjung Priok yang dianggarkan Rp 61,9 miliar. Pembangunan dimulai akhir tahun ini.

Menurut Bambang, pemerintah tetap berkomitmen membuat angkutan barang dari TPKB Gedebage bisa langsung mencapai pelabuhan. Bahkan, mendekati terminal bongkar muat ke kapal. Dengan demikian, eksportir akan lebih tertarik mengirimkan barang menggunakan KA menuju Tanjung Priok.

Tarif kompetitif

Untuk lebih menarik minat pengusaha, pihak TPKB awal Oktober juga telah memberi penawaran tarif yang lebih kompetitif dengan layanan terpadu. Layanan itu meliputi penjemputan barang dari pabrik ke TPKB dengan truk, pengangkutan dengan kereta ke Stasiun Pasoso, dan pengangkutan dari Stasiun Pasoso ke Pelabuhan Tanjung Priok.

”Kami juga menurunkan tarif layanan angkut peti kemas dari Rp 2,6 juta menjadi Rp 2,4 juta per kontainer agar bersaing dengan jasa trucking,” ujar Ahmad Sujadi, Kepala TPKB Gedebage.

Bambang menilai optimalisasi angkutan barang dengan KA berpotensi menyeimbangkan arus transportasi yang selama ini terpusat di jalan raya. Selain mendatangkan keuntungan, optimalisasi KA barang sekaligus memperpanjang umur perawatan jalan.

”Kami sepenuhnya akan mendukung, baik berupa peraturan untuk memberi kemudahan bagi operator dan pengusaha maupun pembangunan sarana dan prasarana,” ujar Bambang.

Pada kesempatan serupa, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar menekankan, pihaknya akan mengkaji seberapa jauh efisiensi pengiriman produksi dengan angkutan kereta. (GRE)